{"id":233,"date":"2021-09-02T08:33:59","date_gmt":"2021-09-02T08:33:59","guid":{"rendered":"https:\/\/inspektorat.tapinkab.go.id\/?page_id=233"},"modified":"2021-09-10T02:30:41","modified_gmt":"2021-09-10T02:30:41","slug":"wbs","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/inspektorat.tapinkab.go.id\/?page_id=233","title":{"rendered":"WBS"},"content":{"rendered":"\n

Whistle Blower System<\/em> \/ Sistem Pelaporan Pelanggaran<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Whistle Blower\u00a0<\/em>adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi di dalam\u00a0organisasi tempatnya bekerja<\/strong>\u00a0atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Sedangkan\u00a0Whistleblower System\u00a0<\/em>adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. WBS diatur dengan\u00a0\u00a0P<\/a>eraturan Bupati Tapin\u00a0 Nomor 21 Tahun 2021\u00a0 Tentang\u00a0 Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan\u00a0(Whistleblower System<\/em>) Tindak Pidana Korupsi\u00a0 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten<\/a> <\/a>Tapin\u00a0untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08\/M.PAN-N\/06\/2012 tentang sistem penanganan pengaduan (Whistleblower System)\u00a0<\/em>Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian\/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang membutuhkan peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"