Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia bahwa dalam hal diperlukan, persyaratan kualifikasi Penyedia dapat dilakukan penambahan persyaratan pada setiap paket pekerjaan dengan syarat :<\/p>\n\n\n\n

1. Mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah yang membidangi Jasa Konstruksi dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pekerjaan dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan<\/li>
2. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<\/li><\/ol>\n\n\n\n

   Terkait hal tersebut APIP akan melakukan reviu atas pengajuan usulan sebelum memberikan persetujuan, bahwa dalam rangka  penambahan tersebut harus dipertimbangkan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan  mempertimbangkan :<\/p>\n\n\n\n

   1. Pasal 2 Undang Undang nomor 2 tahun 2017 tentang  Jasa Konstruksi Penyelenggaraan Jasa konstruksi, dimana penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat,  kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas,  kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan;<\/li>
   2. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2020  tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  nomor 2 tahun 2017  tentang jasa  Konstruksi pada  pasal 60 ayat  (1) bahwa Pemilihan peyedia jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan Negara dilaksanakan dengan prinsip:<\/li>
   3. Pemenuhan asas nyata;<\/li>
   4. Menciptakan nilai tambah dari kualitas  waktu, biaya, layanan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan;<\/li>
   5. Persaingan usaha yang sehat;<\/li>
   6. Keberpihakan terhadap usaha  kecil;<\/li>
   7. Penggunaan produk dan teknologi dalam negeri;<\/li>
   8. Penilaian berbasis kinerja penyedia jasa dan kemampuan usaha<\/li>
   9. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang  Pengadaan Barang\/jasa Pemerintah dimana harus memperhatikan etika pengadaan dan pasal 6 bahwa pengadaan barang\/jasa  menerapkan prinsip sebagai berikut :<\/li>
   10. Efisien<\/li>
   11. Efektif<\/li>
   12. Transparan<\/li>
   13. Terbuka<\/li>
   14. Bersaing<\/li>
   15. Adil<\/li>
   16. Akuntable<\/li><\/ol>\n\n\n\n

       Dan Pasal 44 ayat (9) bahwa pokja pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak obyektif.<\/p>\n\n\n\n

       • Peraturan Menteri pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia pada Pasal 23 ayat (3) bahwa Pemaketan dilakukan dengan menetapkan\u00a0 sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil\u00a0 dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan\u00a0 sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis;<\/li>
       • dst<\/li><\/ul>\n\n\n\n

         2. Pengajuan Black List<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

         Bahwa pengenaan\u00a0 sanksi daftar hitam berdasarkan :<\/p>\n\n\n\n

         bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf v dan huruf w Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah, ditetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah, Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan \/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang\/Jasa di seluruh Kementerian\/Lembaga\/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.<\/p>\n\n\n\n

         Sebagaimana  Pasal 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan \/Penyedia apabila :<\/p>\n\n\n\n

         1. peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu\/ tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;<\/li>
         2. peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;<\/li>
         3. peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan\/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia;<\/li>
         4. peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan\/Pokja Pemilihan\/Agen Pengadaan;<\/li>
         5. peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog;<\/li>
         6. pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK;<\/li>
         7. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang\/Jasa; atau<\/li>
         8. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

            Tahapan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi :<\/p>\n\n\n\n

            1. pengusulan;<\/li>
            2. pemberitahuan;<\/li>
            3. keberatan;<\/li>
            4. permintaan rekomendasi;<\/li>
            5. pemeriksaan usulan; dan<\/li>
            6. penetapan.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

               Dalam proses tersebut APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi dan keberatan dengan cara melakukan pemeriksaan dan\/atau klarifikasi kepada PPK\/Pokja Pemilihan\/Pejabat Pengadaan\/Agen Pengadaan, peserta pemilihan\/Penyedia dan\/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagaimana prosedur yang berlaku<\/p>\n\n\n\n

               3. Pengajuan Pre dan Probity Audit<\/strong><\/p>\n\n\n\n

               • Pre Audit<\/li><\/ul>\n\n\n\n

                 Pre-Audit <\/em>adalah audit\/ pemeriksaan terhadap dokumen rencana \/ kebijakan\/ hal-hal sebelum aktivitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan reviu yang memberikan keyakinan terbatas, pre- audit menjamin secara memadai atas suatu  rencana tersebut termasuk sumber\/dasar perencanan dan atau kemungkinan dampak yang mungkin terjadi, dan lingkup lainnya. Pre audit utamanya diselenggarakan untuyk mengurangi penyimpangan (fraud) dan atau dapat mencegah korupsi lembaga ataupun peyimpangan lainya baik kepatuhan maupun kinerja (administratif, etik, disiplin, pidana). Sebab penyelenggaraan pre audit<\/em> Pre audit<\/em> diselenggarakan berdasarkan :<\/p>\n\n\n\n

                 1. Permohonan dari Perangkat Daerah;<\/li>
                 2. Hasil identifikasi \/ penilaian risiko (dampak yang signifikan, dst);<\/li>
                 3. Obyek pre-audit<\/em> dipandang tidak cukup memadai jika hanya dilakukan reviu;<\/li>
                 4. Perintah Kepala Daerah;<\/li>
                 5. Sebab lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.<\/li><\/ol>\n\n\n\n
                    • Probity Audit<\/li><\/ul>\n\n\n\n

                      Probity<\/em> diartikan sebagai integritas (integrity), kebenaran (uprightness), dan kejujuran (honesty<\/em>). Dengan probity<\/em> proses pengadaan barang\/jasa, penjualan aset, dan pemberian sponsor\/hibah dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan, dan akuntabel. Maka korupsi tidak akan terjadi. Sebab penyelenggaraan Probity Audit<\/em> <\/em>Probity audit<\/em> diselenggarakan berdasarkan :<\/p>\n\n\n\n

                      1. Permohonan dari Perangkat Daerah<\/li>
                      2. Hasil identifikasi \/ penilaian risiko (dampak yang signifikan, dst)<\/li>
                      3. Perintah Kepala Daerah<\/li>
                      4. Sebab lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

                         Beberapa pertimbangan obyek yang dilakukan probity audit<\/em> antara lain secara umum RIAS (Risk, impact, Significant, Auditability<\/em>), diantaranya :<\/p>\n\n\n\n

                         1. Obyek yang berisiko tinggi (apabila gagal signifikan mengganggu pencapaian tujuan) dan bersifat kompleks (metode pelaksanaan rumit membutuhkan peralatan dan tenaga ahli khusus).<\/li>
                         2. Obyek yang memiliki sejarah\/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum.<\/li>
                         3. Obyek dengan pekerjaan sangat sensitif secara politis.<\/li>
                         4. Obyek yang yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.<\/li>
                         5. Obyek yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas.<\/li>
                         6. Obyek yang untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat.<\/li>
                         7. Obyek yang yang nilai relatif besar dibandingkan lainnya;<\/li>
                         8. Pertimbangan lainnya .<\/li><\/ol>\n\n\n\n

                            4. Pengawasan Barang\/Jasa Lainnya<\/strong><\/p>\n\n\n\n

                            Diantaranya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang\/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang\/Jasa Melalui Penyedia :<\/p>\n\n\n\n

                            1. Untuk Pengadaan Barang\/Pekerjaan Konstruksi\/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA\/KPA melalui UKBPJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian\/ Lembaga\/ Pemerintah Daerah yang bersangkutan.<\/li>
                            2. Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan diantaranya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang\/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang\/Jasa Melalui Penyedia, sebagai berikut :<\/li>
                            3. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat \u2013 lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan sanggah banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan;<\/li>
                            4. Sanggah yang disampaikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, PA\/KPA, dan APIP Kementerian\/Lembaga\/Perangkat Daerah, atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan.<\/li><\/ol>\n\n\n\n

                               <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                               PENGAWASAN PENGADAAN BARJAS Pengajuan Penambahan Persyaratan Dasar hukum  penyelenggaraan : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/inspektorat.tapinkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/265"}],"collection":[{"href":"https:\/\/inspektorat.tapinkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/inspektorat.tapinkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/inspektorat.tapinkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/inspektorat.tapinkab.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=265"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/inspektorat.tapinkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/265\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":497,"href":"https:\/\/inspektorat.tapinkab.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/265\/revisions\/497"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/inspektorat.tapinkab.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=265"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}